Matinya Nurani Penguasa

Diatas Tanahmu terhampar keindahan yang mengundang banyak wisatawan mancanegara, diperut bumimu berlimpah kekayaan, tapi sayang negeri ini sedang tersandera oleh ketamakan para pemegang kekuasaan, berjuta rakyat hidup dalam kemiskinan, bencana demi bencana yang terus melanda, kejahatan merajalela, kemaksiatan jadi hal yang dilumrahkan, pesta-pora pejabat diatas penderitaan rakyat jelata, bukti telah matinya hati nurani!.

Indonesia negerinya para perampok yang merampok uang negara dengan tameng legitimasi dan legalitas hukum, dengan berjuta dalih yang mengelabui mata rakyat awam.

Rencana kenaikan gaji 20% gaji para pejabat, tembok istana yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah, pesawat kepresiden, persoalan Century yang kini menjadi bola liar, hanya sekelumit masalah yang membuka tabir penguasa.

Kalau bukan telah mati hati nuraninya, lalu disebut apakah sikap bebal penguasa atas kondisi riil rakyatnya?, takkan disegani Indonesia dengan pesawat kepresidenan, takkan menjadi jaminan birokrasi menjadi baik pelayanannya dengan kenaikan gaji, takkan aman istana dari rongrongan dengan tembok tinggi yang akan dibangun, takkan pernah baik perekonomian , selama wajah ketamakan masih menjadi wajah para penguasa.

Tinggal tunggu saja runtuhnya singgasana penguasa, rakyat kan kembali merangsek, rakyat kan kembali meradang dan kembali menumbangkan penguasa jika nurani tak lagi coba dihidupkan kembali!!!.

Ingatlah penguasa dengan cerita “semut & gajah” !, jangan anggap kami bisa dikendalikan oleh ketamakanmu, jangan pula merasa aman dengan semua kebobrokan yang telah kalian lakukan, saatnya akan tiba sang “semut” menggigit seluruh tubuhmu hingga menemui ajal atas kekuasaanmu.

Senyum manismu tak lagi kami butuhkan, karena kini kutahu itu senyum kebusukan, tutur katamu tak lagi bisa membius karena kami tahu itu penuh tipu dan muslihat, hanya satu yang kami mau hai penguasa akuilah kebobrokanmu selama ini dan serahkan kembali mandat yang telah kami berikan kepadamu!.

“Satu hati, satu kata, satu langkah untuk meminta pertanggung-jawaban penguasa atas mandat yang telah disalahgunakan”